Ekonomi

Indonesia Perlu Simplifikasi Jalur Produksi Pangan

Jakarta, sinergitas.id – Isu ketahanan pangan telah menjadi isu strategis pada perhelatan pesta demokrasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Bahkan, isu ini masuk sebagai salah satu tema debat ronde kedua pada Minggu, 17 Februari.

Isu ini menjadi kian strategis ketika menjadi platform visi-misi dari pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahunddin Uno selama masa kampanye mereka melalui tiga program prioritas: swasembada pangan, energi dan air bersih, yang dinyanai sebagai counter-discourse terhadap kebijakan pertanian pemerintah saat ini.

Namun, sebelumnya isu ini telah menjadi prioritas kebijakan Nawacita pemerintahan Joko Widodo melalui upaya peningkatan produksi, produktivitas dan upaya stabilisasi pasokan dan harga untuk menjamin keterjangkauan konsumsi pangan yang digalang sejak 2014.

Meski belum tercapai sempurna, orientasi pembangunan pertanian Jokowi sudah mulai kelihatan. Hal ini terlihat dari indikasi produksi pangan, khususnya beras. Pada 2015, mengacu pada angka tetap dari BPS, produksi padi mencapai 75,55 juta ton gabah kering giling.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, produksi beras Indonesia pada 2015 sebesar 43.9 juta ton dan konsumsi sebesar 31.9 juta ton (surplus 12 juta ton). Kemudian, tahun 2016 sebesar 44.9 juta ton, dan konsumsi mencapai 32.3 juta ton (surplus 12.6 juta ton). Lalu, tahun 2017 produksi mencapai 46,2 juta ton dan konsumsi 32,7 juta ton (surplus 11,9 juta ton).

Tahun 2018, produksi beras mencapai 47,4 juta ton dengan konsumsi sebesar 33,1 juta ton (surplus 12,7 juta ton). Lalu pada 2019, produksi beras diperkirakan meningkat menjadi 48,6 juta ton dengan konsumsi 33,5 juta ton, dan masih terjadi surplus 13,5 juta ton.

Meski surplus, ternyata sebagian besar produksi beras masih dikuasai masyarakat (petani, penggilingan, pedagang dan konsumen), dan sebagian kecil yang dikuasai oleh pemerintah (melalui Perum BULOG). Mengacu pada hasil survei BPS (2015), beras tersebar di rumah tangga (47,57 percent), BULOG (19,30 percent), pedagang (18,32 percent), penggilingan (8,22 percent), dan Horeka (6,59 percent).

Dengan tingkat produksi yang tinggi, pemerintah telah mengekspor pangan, di mana ekspor padi, jagung, kedelai, bawang merah, dan cabai pada 2015 mencapai 290.035 ton, dari tahun 2014 hanya sebesar 115.617 ton.

Khusus untuk ekspor beras, tahun 2015 sebanyak 519.5 ribu ton, 2016 sebanyak 999.1 ribu ton, 2017 sebanyak 3.6 ribu ton, dan 2018 sebanyak 3.2 juta ton.

Meski demikian, pemerintahan Jokowi masih saja jor-joran mengimpor pangan. Pada 2015, impor beras medium sebesar 1,5 juta ton. Lalu pada tahun 2016 sebesar 1.3 juta ton, 2017 sebanyak 305 ribu ton, dan 2018 sebanyak 2.2 juta ton.

BPS mencatat, salah satu impor bahan pangan terbesar adalah biji gandum dan meslin yang mencapai 9,2 juta ton, kemudian diikuti komoditas gula seberat 4,6 juta ton, garam 2,5 juta ton, kedelai 2,4 juta ton dan beras 2,2 juta ton.

Pada tahun 2017, total impor garam sebesar 2.5 juta ton, lalu naik menjadi 2.8 juta ton pada 2018. Sementara itu, total impor jagung 2016 sebesar 1,3 juta ton, dari tahun 2015 yang 3,3 juta ton. Kemudian impor gula mengalami peningkatan tajam dari 4.4 juta ton pada 2017 menjadi 5.02 juta ton pada 2018. Impor gula ini menjadi tertinggi di dunia.

Pada saat yang bersamaan, perusahaan pakan ternak justru mengimpor gandum sebagai bahan pengganti jagung. Akibatnya, impor gandum pada 2016 sebanyak 2,2 juta ton dan naik menjadi 3,1 juta ton di tahun 2017. Berkebalikan dari gandum, impor jagung tahun 2017 terus turun menjadi 517 ribu ton, namun naik lagi menjadi 737 ribu ton di 2018.

Karena harga gandum makin mahal, akhirnya pada akhir 2018, pemerintah memutuskan kembali mengimpor 100 ribu ton jagung, sementara produksi jagung lokal masih sekitar 13 juta ton. Lalu pada Januari kemarin, BULOG kembali mengimpor sebanyak 150 ribu ton jagung untuk kebutuhan pakan ternak.

Selain itu, impor daging sapi dan daging kerbau juga masih dilakukan. Bahkan impor daging kerbau sepanjang 2016 tercatat hingga 80 ribu ton dari India.

Saat kini, masyarakat menjerit karena harga sejumlah komoditas pangan masih relatif tinggi, sementara daya beli masyarakat makin rendah serta meningkatnya biaya logistik barang-barang yang dipicu oleh naiknya tarif tiket pesawat dan bagasi berbayar.

Di lain pihak, pembangunan infrastruktur belum memberikan trickle down effect terhadap kualitas struktural biaya logistik domestik.

Jika merujuk kepada transaksi perdagangan (ekspor dan impor) pangan kita, sejak tahun 2007 telah mengalami defisit dan tertinggi terjadi pada 2011 sebesar US$ 4.2 miliar. Lalu terakhir pada 2018 masih mengalami defisit sebesar US$2.9 miliar.

Sementara itu, upaya peningkatan produksi dan pengendalian harga pangan di pasar dihadapkan pada berbagai faktor penghambat, termasuk anomali perubahan iklim, jaringan irigasi rusak, kepemilikan lahan petani yang sempit, dan teknologi pertanian yang belum siap dimanfaatkan, serta adanya intervensi kepentingan pihak-pihak tertentu di hilir (praktik kartel pangan).

Pemerintah memang telah mengubah regulasi dari tender menjadi penunjukan langsung, perbaikan infrastruktur irigasi pada 3 juta hektar sawah dan pemberian bantuan alat mesin pertanian (180 ribu unit), peningkatan penanganan on farm dan pasca panen.

Pemerintah juga fokus menekan biaya produksi dan pengendalian harga produksi melalui kebijakan pengadaan infrastruktur dan subsidi benih dan pupuk.

Sementara itu, BULOG dan Kementerian Perdagangan juga telah menetapkan harga pembelian pemerintah dan floorprice dan ceiling price.

Namun, selama ini pemerintah terlalu fokus pada usaha hilir, yaitu mengendalikan harga agar tetap murah dan terjangkau. Padahal, secara ekonomi, kebijakan pemerintah mestinya mengikuti hukum permintaan dan penawaran. Sebab penekanan harga akan berakibat pada lesunya penjualan dan mematikan produksi.

Karena itu, pemerintah seharusnya lebih mementingkan restorasi di level hulu industri dan peningkatan produksi melalui simplifikasi area produksi pangan agar produktivitas pangan lebih besar dari pengeluaran sewa lahan. (dd)

Tags
Show More

Related Articles

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button