HeadlineInternasionalMetroNasionalPolitik

Amnesty International: Negara Mesti Jamin Kebebasan Rakyat Berdemonstrasi

Jakarta, sinergitas.id – Amnesty International Indonesia meminta negara harus memastikan adanya penghormatan penuh terhadap hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai sebelum pengumuman hasil pemilihan umum resmi yang akan dilakukan pada 22 Mei.

“Pihak berwenang di Indonesia harus memperbolehkan orang berdemonstrasi secara bebas dan damai. Aparat keamanan harus menahan diri untuk menggunakan kekuatan yang tidak perlu atau berlebihan maupun mengintimidasi demonstran,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid melalui keterangan tertulis pada Senin (21/5).

Demonstrasi dilakukan merespon pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari ini (21/5), yang dinilai curang oleh kubu pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Bahkan, Prabowo-Sandi sendiri telah menyerukan penolakan terhadap hasil Pilpres oleh KPU pada pertengahn Mei lalu. Hari inipun, dalam pidato nya, Prabowo tetap berpendirian untuk menolak hasil Pilpres dan berencana akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam jangka waktu 3×24 jam hingga 24 Mei.

KPU sebelumnya telah menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2019 dengan menempatkan pasangan Jokowi-Ma’ruf sebagai pemenang dengan perolehan suara mencapai 85.607.362 atau 55,50 persen. Sedangkan perolehan suara Prabowo-Sandi sebanyak 68.650.239 atau 44,50 persen.

Hasil rekapitulasi yang meliputi 34 provinsi dan 130 wilayah luar negeri ditetapkan melalui Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Sebelumnya, berbagai organisasi massa dan aktivis politik oposisi terkemuka telah mengumumkan rencana untuk menggelar protes massa di Jakarta pada 22 Mei, dengan maksud menolak hasil pemilihan presidenn (Pilpres) pada 17 April lalu.

Sejak 19 Mei, media-media telah melaporkan bahwa polisi menghentikan pergerakan kelompok-kelompok yang bepergian dengan bus ke Jakarta, memerintahkan mereka untuk kembali ke rumah masing-masing dengan maksud agar mereka tidak mengikut aksi pada 22 Mei di ibu kota Jakarta.
“Mencegah orang bergabung untuk melakukan protes damai adalah pelanggaran terhadap hak asasi mereka. Setiap orang memiliki hak untuk bergabung dengan orang lain dan mengekspresikan pikiran mereka secara damai, ” tambah Hamid.

Karena itu, Amnesty International Indonesia juga mendesak pemerintah Indonesia untuk tidak melibatkan militer dalam penanganan demonstrasi, karena mereka tidak dilatih atau tidak dipersiapkan untuk menangani situasi seperti itu yang benar-benar asing bagi mandat dan misi perjuangan mereka.

Jika secara khusus ditempatkan untuk tugas ini, maka aparat keamanan (TNI/Polri) harus sepenuhnya dilatih dan diperlengkapi untuk memenuhi pekerjaan ini sesuai dengan hukum dan standar hak asasi manusia internasional, terutama prinsip “melindungi kehidupan”, tunduk pada aturan yang sama seperti polisi reguler dan, dan harus ditempatkan di bawah pengawasan atau komando otoritas sipil.

Hamid menegaskan, prinsip-prinsip dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Pejabat Penegak Hukum (Prinsip-Prinsip Dasar) yang diadopsi di dalam negeri oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Kepala Polri (Perkap No. 1/2009) dengan jelas menetapkan bahwa petugas penegak hukum hanya dapat menggunakan kekuatan apabila cara-cara nir-kekerasan tidak berjalan efektif.
Dalam menggunakan kekuatan, katanya, aparat penegak hukum harus berupaya meminimalkan resiko bahaya dan cedera.

“Prinsip-prinsip Dasar tersebut mensyaratkan bahwa dalam rangka membubarkan aksi damai yang melanggar hukum di bawah undang-undang domestik, petugas penegak hukum harus sanggup menahan diri sepenuhnya,” ungkapnya.

Dia menambahkan, dalam kondisi apa pun, prioritas harus tetap diberikan kepada pembubaran massa tanpa menggunakan kekuatan, dan jika kekuatan harus digunakan, maka aksi yang dilakukan harus sebanding dengan tingkat perlawanan oleh para demonstran.

“Kekuatan yang mungkin menimbulkan kerugian berat harus ditujukan hanya pada individu-individu yang juga berbuat kekerasan, dan kekuatan dengan efek yang lebih luas hanya dapat dibenarkan dalam kasus-kasus kekerasan yang membahayakan orang lainnya, terutama ketika tidak mungkin lagi mengendalikan kekerasan dengan hanya berurusan dengan individu yang terlibat dalam kekerasan,” jelasnya. (dd)

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button